 |
| PELANGAR LALU LUNTAS |
JAKARTA46-Satu per satu sepeda motor tampak melintas di arah ruas Jalan Medan Merdeka Barat-Thamrin,Selasa 9 Januari 2018 sore .namun intensitasnya masih jarang,
Di Bundaran hotel Indonesia sejak pukul 15.30 hingga 16.30 WIB, hanya sekitar 15 motor yang lewat.Di lokasi yang sama ,polisi yang berjaga tampak membiarkan para pemotor itu melintas .
Pemandangan itu kontras dengan situasi ruas jalan yang sama beberapa hari sebelumnya ,jalan Thamrin merupakan jalan yang haram dilintasi sepeda motor .
Pemprov melarangnya melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan lalu lintas Sepeda motor ,Aturan ini diperbaharui lewat Pergub Nomor 141 Tahun 2015.
Namun, semuanya berubah sejak keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan regulasi pembatasan sepeda motor itu di publikasikan ke publik pada Senin 8 Januari 2018 melalui situs MA.Pengendara sepeda motor sedikit demi sedikit melai berani melewati jalam Thamrin.
Putusan pembatalan diketok dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada selasa,21 November 2017.Ketua Majelis Hakim yang memutuskan adalah Irfan Fachruddin dengan anggota mejelis Yosran dan Is Sudaryono.
"(pergub) tidak mencerminkan asas keadilan dan asas persamaan dalam hukum dan pemerintah serta tidak berdasarkan asas kejelasan tujuan," tulis putusan itu.
DirIantas Polda metro Jaya, Kombes Pol Halim Paraga menyayangkan pembatalan Pergub pembatasan sepeda motor .Berdasarkan pengamatan dan Evaluasi ,aturan itu berdampak signifikan..
Tingkat kepadatan lalu lintas berkuang.bahkan, kecelakaan pun menurun drastis.Regulasi itu,kata Halim,juga sejalan dengan tujuan pengurangan polusi udara.
"Yang jelas sangat menurun ,signifikan.Pertamakan tidak ada kendaraan roda dua yang melintas otomatis tidak ada insiden .Jadi pelanggaran kemarin itu sangat efektif,"kata Kombes Halim.
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Idonesia , Danang Parikesit, menyayangkan patahnya Pergub pembatasan sepeda motor ditangan MA.Ia menilai,kedepan Pemprov DKI perlu melakukan kajian komprehensif sebelum membuat aturan.
Sebab,lanjut Guru Besar Universitas Gajah Mada itu,banyak kebijakan pemprov DKI yang tumbang karna gugatan masyarakat.
Persoalan pembatasan sepeda motor menurutnya juga harus dilihat menyeluruh.kebijakan itu tidak bisa di lihat dari kaca mata hitam putih,
Danang mengibaratkan lalu lintas jalan raya sebagai sebuah jaringan.suatu perubahan d suatu tempat akan berimbas pada lokasi lain.
Pembatasan di Thamrin tidak bisa dilihat semata pada jalur itu saja,Jalan lain, menurutnya juga akan terdamapak.
Danang merujuk data Pemprov DKI yang menyebut kemacetan jalan Thamrin berkurang sejak pembatasan sepeda motor .Dishub sendiri pernah merilis penurunan volume kendaraan dari 63.000 menjadi 4.886.persentasenya mencapai 22.4 persen .
Di sisi lain, kecepatan kendaraan meningkat .Bila belum pembatasan kendaraan belum bisa melaju 26.3 kilometer per jam ,angkanya menjadi 30,8 kilometer per jam setelah pembatas .
Hal itu berdampak pada waktu tempuh yang membaik 15 persen, dari 8,1 menit menjadi,6,8 menit. Danang melihat ada persoalan yang luput dari pengamatan .Ia menyebut ,pembatasan sepeda motor tidak mengubah pola prilaku transportasi masyarakat.
Dia mengatakan pembatasan tidak berkolerasi dengan penambahan pengguna angkutan umum . Artinya, pengguna sepeda motor masih belum beralih moda transportasi.
"harapan tadinya pindah ke angkutan ,itu tidak terjadi .penggunaan kendaraan umum tidak bertambah "papar Danang.
Yang terjadi,kata dia, pengguna sepeda motor memilih jalur alternatif yang berputar .Danang memperkirakan mereka harus menambah waktu tempuh ke tujuan 10-20 persen lebih lama ,Alhasil, kemacetan justru terjadi di jalur -jalur alternatif..
Belum ada alternatif angkutan pejalanan di tengarai menjadi penyebab.masyarakat tidak memiliki pilihan-pilihan lain.sementara,disekitar kawasan Thamrin terdapat banyak pusat perkantoran yang jadi tujuan warga.
"Karna kebijakan pelengkapnya tidak dilaksanakan ,ini harus dilihat sebagai paket kebijakan ,"Danang menganalisa.
Ia mencontohkan negara lain yang menerapkan pembatasan sepeda motor untuk mengurangi dan kesemrawutan. Di Beijing ,China , misalnya,sepeda motor dilarang memasuki kota.
Konpensasinya ,kang Danang pemerintah menyediakan transportasi publik yang memadai .dengan begitu , pembatasan sepeda motor akan lebih efektif menekan,pungkas Danang.
Meski ada pula negara yang sistem transportasi publiknya buruk tapi tetap menerapkan pembatasan .ia menyebut Kota Yangon melarang sepeda motor masuk kedalam protokol.Padahal transportasi publiknya lebih buruk dari pada jakarta .
Kepala Badan Pengelolah Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menatakan ,pembatasan sepeda motor harus di lihat dari perspektif yang luas .larangan tak sekedar bertujuan mengurangi kecepatan di jalur Thamrin.
Menurut dia ,data menunjukkan , angka kecelakaan tertinggi melibatkan kendaraan roda dua .meski , Bambang tidak menjabarkan angka pastinya.
Fenomena itu iya sebut ' pembantaian massal dijalan raya'.Hal ini pula yang mendorong regulasi pembatasan sepeda motor.
Selain meningkatkan keselamatan di jalan ,ada dampak positif lain dari pembatasan sepeda motor di lokasi yang eksisting.Dari sisi ekonomi , menurut bambang ,terjadi penghematan .
Hitung-hitung BPTJ angkanya mencapai Rp830 miliar per tahun, ada banyak kriteria yang digunakan untuk mendapat nilai efisiensinya.
Bambang menyebut ,antara lain tempuh , biaya, operasi kendaraan dan tingkat kecelakan .Ada pula variabel polusi , dan lain-lain bagaimana pun .lanjut dia ,sepeda motor bukan modal ideal untuk berhemat .
Bambang berpendapat masih ada cela jika Pemprov tetap ingin mempertahankan aturan pembatasan sepeda motor di Thamrin.Ia mengatakan Pemprov perlu memberikan klarifikasi pada MA terkait kebijakan itu.
Bambang berkaca pada Permenhub mengenai taksi online yang sempat juga di batalkan MA. Menurutnya ,pemerintah bisa mengeluarkan peraturan aturan bagi terkait taksi online setelah memberi penjelasan pada MA.
"Jadi ,Hukum kita hormati , tapi mekanisme yang ada kita tempuh,"Ia menambahkan
Sementara itu, kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah mengatakan,DKI akan mencabut Pergub yang di batalkan MA.Teknis plaksanaannya akan terlebih dulu di godok.
Pemprov DKI akan berkordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. kedua institusi membahas tandak lanjut putusan MA.
Setelah ada kesepakatan Pemprov DKI akan menurunkan rambu-rambu di sekitar jalan Thamrin.
Untuk mencegah jalan protokol kembali semrawut, Pemprov Dki sudah punya skenario .Ada lima solusi disiapkan ,yang semuanya terkait denga penyediaan transportasi publik.
Program OK Otrip akan di percepat realisasinya .kemudian, kata Andri,b LRT dan MRT,percepatan pembangunan infrastruktur,impelementasi,electronic road pricing dan penyediaan lahan parkir .
Informasi Bandar Togel dan Promosi :
► Bandar Togel Singapore - Hongkong - dll
► Promosi :
1. Bonus Deposit New Member 5 %
2. Bonus Deposit Harian ( Setiap Deposit ) 3 %
3. Bonus Hadiah PRIZE 2 & PRIZE 3
4. Bonus CASHBACK setiap Minggu 5 %
► Diskon dan Hadiah :
* 2D Disc 29 % Hadiah x 70.000
* 3D Disc 59 % Hadiah x 400.000
* 4D Disc 66 % Hadiah x 3.000.000
► Menyediakan 12 Pasaran Resmi Setiap hari
► Fitur Betting Terlengkap Dengan BBFS Hingga 7 Digit untuk seluruh pasaran
► Support Bank >>>
* BBM : DCF317C0
► Prediksi Togel >> www.rajapaito.com
► Support Bank >>>
► CUST SERVICE : 24 JAM
* LIVE CHAT
* BBM : DCF317C0
* WhatsApp : +6282112162101
* Line : PLAYER4D
* Twitter : @PLAYER4D121
► Daftar ?? Klik Link Dibawah ini
Versi Mobile / HP >> Klik >> https://goo.gl/qkskQN
0 komentar:
Posting Komentar